Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Sosial menggelar Sosialisasi dan Validasi Data Penerima Program Perlindungan Sosial Kabupaten Kediri tahun 2017. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Kilisuci Kantor Kabupaten Kediri, Rabu (2/8).
Hadir sebagai pembicara adalah Bupati Kediri, dr.Hj. Haryanti Sutrisno, Sekda Kabupaten Kediri, H. Supoyo, SH, MSi, Kepala Pusat Data dan Informasi Kementrian Sosial Republik Indonesia, Said Mirza Pahlevi, Kabid perlindungan jaminan sosial dinsos provinsi jawa timur, Restu Novi Widiani, Perwakilan BPS, BPJS, Pendamping PKH, dan Seluruh Camat Kabupaten Kediri.
Bupati Kediri menyambut baik adanya pemutahiran data ini. Beliau berharap agar nantinya tidak lagi ada kerancuan penyaluran bantuan yang disebabkan data penerima ternyata tidak akurat.
“Data kemiskinan saat ini sangat rancu. Hal ini setiap institusi misal BPS, Dinsos, Bapeda, Dinkes memiliki data yang berbeda-beda yang disebabkan masing-masing memiliki perbedaan kriteria dalam penentuannya.” Jelas Bupati yang sangat konsen terhadap masalah kemiskinan ini.
“Bila seperti ini akhirnya masyarakat yang kasihan. Belum nanti terjadi kecemburuan karena yang mampu kok dapat bantuan. Akhirnya pemerintah desa dan kecamatan yang dikomplain. Jadi saya juga sekaligus usul agar pamong dan bidan desa di daerah juga dilibatkan. Karena merekalah yang sebenarnya paling tahu kondisi warga.” Tandas Bupati.
“Jadi momen perbaikan data ini sangat bagus. Marilah kita benahi data kemiskinan ini karena tentu sangat urgent pemanfaatannya. Saya berharap data akurat sehingga memberikan akurasi pihak penerima manfaat bantuan sosial.” Imbuh Bupati.
Kepala Pusat Data dan Informasi Kementrian Sosial Republik Indonesia, Said Mirza Pahlevi, mengatakan tujuan diadakan verifikasi data adalah memperbaiki akurasi data basis data terpadu (DBT) sesuai kondisi di lapangan. Sehingga tidak ada lagi duplikasi data dan menghasilkan data yang akurat dalam penyaluran bantuan sosial. Hal ini karena banyaknya data yang belum terintegrasi.
“Saya mengakui data yang ada sekarang rancu oleh karena itu perlu pembenahan. Mulai Bulan Agustus ini dilakukan persiapan verivikasi data yang akan dilakukan di lapangan. Setiap petugas akan dibekali aplikasi berbasis android ketika mendatangi warga. Instrument yang dicek juga lengkap hingga kondisi lantai rumah, atap, koordinat posisi dll. Nantinya data tersebut akan langsung terunggah di server sistem informasi kami.” Terang Said.
“Hasil verifikasi akan digunakan sebagai dasar penetapan SK BDT oleh Menteri Sosial. DBT yang sudah ditetapkan ini nantinya akan bisa didownload pemerintah daerah maupun semua institusi yang memerlukan. Jadi lebih akurat karena by name by addres.” Tutur Said.
Sebagai informasi dari data Dinas Sosial Kabupaten Kediri saat ini ada sebanyak 124.617 keluarga penerima beras sejahtera (Rastra), 438.349 orang yang tercatat dalam BDT, dan 43.436 penerima program keluarga harapan (PKH). (KOMINFO/yda,wk)