Penyelenggaran Pra Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Jawa Timur tahun 2018 kembali digelar. Dimulai sejak hari Rabu 4 April 2018 hingga Jum’at 6 April 2018 dan diikuti oleh seluruh kabupaten/kota se-Jawa Timur. Acara berlangsung di Hotel Harris Surabaya, dimana sesuai jadwal, Kabupaten Kediri mendapat waktu paparan pada hari Kamis (5/4).
Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Kediri Drs. H. Masykuri, MM. didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri, Kepala OPD yang tergabung dalam Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Kediri memberikan paparan di hadapan Tim Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Shokhif Khoirul Anam yang sekaligus sebagai narasumber.
Tahun 2014, nilai SAKIP Kab. Kediri 45,83 dengan predikat C. Di tahun 2015, nilai tersebut meningkat 6 poin menjadi 51,98 dengan predikat/kategori CC. Kemudian di tahun 2016 nilai SAKIP Kabupaten Kediri meningkat dengan nilai 61,41 point dengan predikat/kategori “B”. Peningkatan nilai sebesar 9,43 point menunjukkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja serta kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (outcome).
“Isu-isu strategis kita ada empat yaitu peningkatan daya saing daerah, kesejahteraan masyarakat, pengelolaan lingkungan hidup, dan tata kelola pemerintahan. Peningkatan program dan kegiatan terus dilakukan sebagai upaya meningkatkan nilai SAKIP Kabupaten Kediri. Selain itu visi dan misi yang telah dilaksanakan sebagai bentuk kominmen kita mensejahterakan masyarakat,” urai Wabup Masykuri.
Setelah sekitar satu jam paparan, Shokhif Khoirul Anam dari KemenPANRB menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Wakil Bupati Kediri. Menurutnya, Kabupaten Kediri harus lebih meningkatkan efisiensi dalam segala hal, seperti efiensi anggaran, efisiensi waktu, efisiensi kinerja.
Selain efiensi, e-Government menjadi topik yang menarik, karena Kabupaten Kediri sudah mulai menerapkannya, seperti e-Kinerja, e-Planning, e-SAKIP, aplikasi Sabjo, Aplikasi Siapda (Sistem Informasi Administrasi Pendapatan Daerah), aplikasi Sitamsil (Sistem Tambahan Penghasilan). Dari semua aplikasi dan sistem yang telah diciptakan tersebut yang terpenting adalah harus bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Selain efisiensi dan e-Government, pengolahan data dan reformasi birokrasi adalah hal yang menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah Kabupaten Kediri,” jelas Shokhif. (Kominfo/lks,tj,wk)