Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur hari ini, Jumat 24 Mei 2019, menggelar Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2018. Acara tersebut berlangsung di Gedung BPK perwakilan Provinsi Jawa Timur, Sidoarjo.
Pada acara tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Kab. Kediri TA 2018. Ini berarti Pemkab Kediri berhasil mempertahankan opini WTP, seperti capaian tahun 2016 dan 2017. Keberhasilan ini merupakan komitmen dan kerja keras seluruh jajaran Pemkab Kediri untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Menurut Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur Harry Purwaka, pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Pemeriksaan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan.
“Opini yang diberikan oleh pemeriksa, termasuk opini WTP, merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai 'kewajaran' laporan keuangan, bukan merupakan 'jaminan' tidak adanya fraud yang ditemui, ataupun kemungkinan timbulnya fraud di kemudian hari,” jelasnya.
Ia menambahkan, jika pada proses pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara/daerah, maka hal ini harus diungkap dalam LHP.
Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK. Sebagai rangkaian akhir dari proses pemeriksaan, berdasarkan Pasal 17 UU No. 15 Tahun 2004, BPK menyerahkan LHP atas laporan keuangan tersebut kepada lembaga perwakilan dan pimpinan entitas, sesuai dengan tingkat kewenangannya. (Kominfo/lks,yda,tee,tj,wk)